7:29 pm - Tue, Jul 15, 2014

Mengawal Sisa Waktu Penghitungan Suara

Tentu masih lekat dalam ingatan kita bagaimana minggu lalu, kedua calon presiden dan wakil presiden saling mendeklarasikan kemenangan, meskipun hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum didapat. Kedua pihak mengklaim menang setelah merasa unggul suara, merujuk pada hasil quick count atau hitung cepat hasil Pemilu yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei.

Quick count, yang dilakukan dengan metode sampling, dapat dikatakan memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan survei lainnya seperti survei pra-Pemilu, karena quick count menghitung hasil Pemilu langsung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sasaran sehingga kecurangan dan error bisa diminimalisir.

Adapun perbedaan hasil antar lembaga survei merupakan hal yang wajar, namun biasanya selisih angka tidak terlalu besar atau hanya sekitar 1%. Akan tetapi, quick count Pemilu kemarin cukup mengejutkan. Terdapat dua hasil yang saling berseberangan, sebagian lembaga memenangkan satu pasangan sementara sisanya memenangkan pasangan yang lain.

Ketidakjelasan pemenang, ditambah dengan pemberitaan yang simpang siur dan berbeda-beda di tiap media (yang beberapa di antaranya cenderung memihak), telah menimbulkan kebingungan pada masyarakat umum dan ketegangan bahkan potensi konflik pada para pendukung partai. Menanggapi masalah ini, kita, mahasiswa, harus mengambil sikap.

Sebagai kaum terpelajar, mahasiswa diharapkan untuk senantiasa berpikir dan bersikap kritis dalam menyikapi suatu permasalahan. Bukanlah mahasiswa apabila ikut larut dan terbawa arus, apalagi sampai termakan oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Tak terbatas untuk diri sendiri, sikap kritis ini juga semestinya ‘ditularkan’ pada masyarakat luas. Mahasiswa merupakan panutan masyarakat karena pendidikan dan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga kontribusi nyata pada masyarakat adalah hal yang penting.

Adalah peran mahasiswa sebagai social control untuk memperbaiki keganjilan dan goncangan dalam masyarakat. Terkait soal quick count, kita harus menggunakan nalar dan ilmu pengetahuan dalam menyikapinya. Bila terjadi kesalahan, tentu metodologi yang perlu diuji bukan sekedar keberpihakan atau pendanaan lembaga. Selain itu mahasiswa dapat berperan aktif dengan cara mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan menunggu pengumuman resmi dari KPU, mengedukasi masyarakat untuk tidak langsung mempercayai kabar burung yang bertujuan menyudutkan pihak tertentu, serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti bentrokan dan semacamnya.

Kemudian, peran mahasiswa dalam mendorong transparansi Pemilu—yang sebelumnya antara lain telah dilakukan dengan jalan mengawasi pelaksanaan Pemilu—juga perlu dilanjutkan. Pencoblosan calon presiden/wakil presiden memang sudah usai, namun proses Pemilu belumlah berakhir. Sudah tugas kita sebagai mahasiswa untuk terus mengawali rangkaian proses Pemilu hingga pemenang secara resmi diumumkan.

Dengan adanya website http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php tentu memudahkan kita mengawasi data suara yang masuk. Terlibatlah aktif dalam pengawasan penghitungan di daerah sehingga kita tidak hanya mampu bersuara, tetapi juga bekerja. 

Apabila menemukan indikasi kecurangan, kita juga dapat melakukan advokasi melalui saluran kelembagaan yang ada seperti Lembaga Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kita tak akan hanya menjadi pengamat dalam pesta demokrasi ini, namun juga menjadi ‘pelaku’ yang sekaligus berguna bagi masyarakat.

Oleh: Arifia Sekar Seroja 

10:49 pm - Tue, Jun 17, 2014
1 note

BEM se-UI Ajukan Kontrak Politik Pada Kandidat Pilpres

image

Konferensi Pers mengenai kontrak politik mahasiswa dan agenda dalam mengawal Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 telah diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada hari Senin (16/06) di lobi utama Fakultas Hukum UI. 

Terdapat delapan poin utama yang diajukan oleh BEM se-UI kepada kedua pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI 2014-2019.

  1. Membenahi infrastruktur dan dana alokasi pendidikan
  2. Melakukan harmonisasi aturan dan tata kelola lembaga pemerintahan terbuka
  3. Merealisasikan pembangunan proyek PLTU
  4. Menaikan anggaran riset nasional
  5. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
  6. Meningkatkan anggaran kesehatan
  7. Mengaksesi Frame Conventiont to Tobacco Control
  8. Pemberian hak pada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya

Substansi kontrak politik tersebut turut mewakili enam bidang yang diharapkan menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah ke depan, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, korupsi, energi, HAM, dan riset.

Konferensi ini adalah langkah ketiga perjuangan dalam melakukan pengawalan Pilpres 2014. Sebelumya pada tanggal 28 Mei, BEM UI secara terbuka mengundang kedua pasangan untuk hadir dan melakukan dialog akademik bersama. Selain itu pada tanggal 6 Juni lalu mereka juga telah melakukan kunjungan ke rumah kemenangan masing-masing tim sukses.

"Untuk agenda keempat, BEM UI akan mengadakan diskusi dan dialog bersama tim sukes kedua pasangan. Kami tunggu kehadiran mahasiswa, rekan pers, dan publik di acara tersebut,” tutur Wakil Ketua BEM UI, Ahmad Mujahid.

Menurut Ketua BEM UI, Ivan Riansa, dialog akademik ini dapat menjadi alat untuk mengajukan kontrak politik sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa pada pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sepanjang masa kepemimpinan mereka.

“Ditandatangani atau tidak, kami akan tetap mengawasi jalannya Pilpres hingga perkembangan implementasi selama 5 tahun ke depan,” ujar Ivan.

Berkaitan dengan debat capres dan cawapres yang telah disiarkan di media nasional, BEM UI juga mengharapkan kedua pasangan dapat mengupas lebih dalam program nyata dan kebijakan konkret yang akan diambil dibandingkan usulan konseptual yang hanya bersifat umum.

“Ke depannya, kami juga mengundang kedua pasangan untuk datang langsung, berdialog bersama seluruh mahasiswa UI. Dari BEM UI sendiri telah menetapkan tenggang waktu, yaitu 23-27 Juni bagi kedua pasangan untuk menyatakan kesetujuannya. Sampai sekarang baru 1 orang dari tim sukses Prabowo yang mengatakan bahwa beliau akan hadir di UI pada tanggal 23 Juni. Kami akan terus berupaya agar kedua pasangan dapat berdiskusi langsung bersama seluruh civitas akademi Universitas Indonesia,” tutup Ivan. 

Teks: Michelle Secoa

2:47 pm - Sun, Jun 1, 2014

BEM UI dan BEM se-UI telah menetapkan sikapnya menghadapi Pemilu Presiden nanti. Rabu (28/5) pukul 12.45 WIB, mereka berkumpul di Stasiun UI untuk memberikan pernyataan sikapnya yang netral terhadap kedua pasang calon presiden dan wakil presiden.

Untuk itu, mereka mengundang kedua pasang calon untuk dapat datang ke UI ditengah ramainya perang politik di media massa yang terjadi. Hal bertujuan agar dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa menilai dengan objektif.Tindak lanjut bagi capres dan cawapres yang dapat memenuhi undangan tersebut nantinya akan diadakan dialog mengenai program kerja yang mereka angkat.

Pihak BEM sendiri fokus kepada empat hal yang kemudian akan dibentuk kontrak kepada capres cawapres yang datang yakni politik, pendidikan, kesehatan, energi. Kontrak inilah yang nantinya dapat dipegang lima tahun ke depan. 

“Ini merupakan program lanjutan, dimana kita semua lima tahun kedepan dapat mengawasi kinerja presiden yang terpilih.” ungkap Ivan Riansa, Ketua BEM UI.

Diharapkan juga dalam dialog terbuka capres cawapres untuk memberikan daftar calon kabinet agar transparan dan tidak terjadi politik transaksi di kemudian hari.

Pernyataan sikap ini dilakukan oleh BEM UI yang diwakili oleh Ivan Riansa, dan seluruh Ketua/Wakil Ketua BEM fakultas se-UI.

Video: Verina Haifa

Teks: Ellya Mutia

9:33 am - Sun, May 25, 2014

Telah Terbit: Buletin FISIPERS Edisi 32 “Kasak-Kusuk KTR”

 

Buletin FISIPERS kembali hadir! Edisi kedua di tahun 2014 yang terbit pada bulan Mei ini akan banyak membahas mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasinya di FISIP UI.

KTR ini sudah menjadi kebijakan yang dikeluarkan oleh Surat Keputusan Rektor sejak tahun 2011 dan UI bahkan telah membentuk koordinator Pelaksana Tugas Harian Kawasan Tanpa Rokok untuk menindaklanjuti kebijakan KTR di UI namun dibeberapa fakultas seperti di FISIP, implementasi KTR belum juga terlaksana dengan baik hingga saat ini.

Bertepatan dengan FISIP yang akan mengadakan Grand Launching terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di akhir Mei ini, buletin FISIPERS edisi ke-32 ini hadir mengusung tema “Kasak-Kusuk KTR” dengan melihat berbagai kepentingan warga FISIP dengan kebijakan KTR. Apalagi menurut hasil penilaian di tingkat Universitas, FISIP dan FIB adalah fakultas yang mempunyai reputasi paling buruk untuk penerapan KTR ini.

Selain membahas seputar KTR, buletin FISIPERS kali ini juga membahas seputar pedagang dan pekerja lepas di lingkungan FISIP dan wajah baru mahkamah mahasiswa UI. Dari segi kualitas, buletin FISIPERS edisi ke-32 ini hadir dengan 22 halaman yang terdiri dari 14 halaman full color dan 8 halaman colorless.

Jika Anda ingin mendapatkan Buletin FISIPERS, silahkan hadir di Stasiun FISIPERS (Depan Gedung G FISIP UI). Buletin FISIPERS #32 bisa Anda dapatkan hanya dengan harga Rp. 3.000!

More info:

Twitter: @fisipersui

Website: fisipersui.com

Iklan, Media Partner & Sponsorship: ims.fisipers@gmail.com

+622196471396

7:45 pm - Tue, May 20, 2014
1 note

Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok merupakan kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1805/SK/R/UI/2011. Hal ini senada pula dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 yang menetapkan bahwa salah satu fasilitas kawasan tanpa rokok ialah institusi pendidikan. Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Terdapat beberapa fakultas yang telah sukses menerapkan peraturan tersebut seperti Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK), Fakultas Ilmu Komputer (FASILKOM), dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Namun beberapa fakultas sebut saja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH) serta Fakultas Ilmu Budaya (FIB) masih menemui kendala dalam menerapkan peraturan tersebut meski sudah 3  tahun sejak aturan KTR UI dikeluarkan.

Di FISIP salah satu kendala yang meyebabkan implementasi Kawasan Tanpa Rokok ialah banyaknya warga FISIP yang merupakan perokok aktif. Mulai dari mahasiswa, dosen hingga pegawai FISIP banyak yang tercatat sebagai perokok. Selain itu meskipun sosialisasi sudah diterapkan namun permasalahan bukan terletak pada ketidaksadaran warga FISIP tapi kurang tegasnya penegakan aturan tersebut sehingga apabila terjadi pelanggaran dianggap sebagai hal yang lazim karena dibiarkan begitu saja. Hal ini cukup berbeda dengan fakultas seperti kutipan dari wawancara dari mahasiswi FASILKOM, Cheryl Nazik yang mengatakan bahwa di FASILKOM dosen, pegawai hingga penjaga kantin turut serta dalam menegakan aturan dengan memberikan contoh untuk tidak merokok dan menegur bila ada yang melanggar aturan tersebut. Selain itu sejak masa ospek sudah ditanamkan bahwa merokok secara keras dilarang di area kampus dan dapat berpengaruh kepada status IKM.

Pihak fakultas sebagai ujung tombak dari rektorat untuk pelaksanaan aturan KTR UI dihadapkan pada posisi yang dilematis antara menegakan aturan atau tetap menghargai hak warga FISIP. Bagi mereka yang mendukung wacana KTR berargumentasi bukan hanya rokok berbahaya bagi kesehatan tetapi sebagai bagian dari insitusi punya kewajiban untuk mengikuti perintah dari institusi sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Bagi mereka yang menentang menganggap bahwa merokok merupakan hak pribadi individu dan bagi sebagian perokok sudah merupakan aktivitas yang susah untuk ditinggalkan. Dalam hal ini fakultas sepatutnya mampu mengimbangi kebutuhan mereka yang menginginkan udara yang bersih dan mereka yang juga perokok sebab semuanya juga merupakan warga FISIP.

Solusi dari semua ini sebenarnya sudah ada di dalam Keputusan Rektor Nomor 1805/SK/R/UI/2011 pada pasal 9 yang secara khusus telah mengatur tentang adanya spot merokok. Namun definisi dan teknis pelaksaan adanya spot merokok ini masih belum jelas dan dilepaskan kepada Koordinator Pelaksana Tugas Harian dalam hal ini Dekan sebagai pimpinan tertinggi di tingkat fakultas. Spot merokok dapat menjadi solusi dan jembatan antara kebutuhan kesehatan udara dan kebutuhan perokok. Fakultas sebaiknya menyediakan terlebih dahulu spot merokok tersebut dan kemudian mensosialisasikan kehadiran spot merokok untuk memenuhi kebutuhan untuk merokok. Hal ini tentu harus dilaksanakan secara bersamaan dengan lebih tegasnya aparat fakultas bekerjasama dengan semua warga FISIP untuk menaati aturan tersebut. Selain seperti hal-hal seperti mudah menjangkau rokok yang bisa dibeli di Koperasi Mahasiswa atau Kantin Taman Korea (TAKOR) sebaiknya mulai dibatasi. Namun fakultas harus siap dengan konsekuensi menurunnya omzet penjualan pedagang yang menjadikan rokok sebagai salah satu produk andalan yang dijual. Menyiasati hal itu fakultas sepatutnya bijak dalam mengambil keputusan sebab banyak pihak yang akan terpengaruh dengan kebijakan KTR UI. Namun yang sudah pasti disetujui oleh semua pihak, perubahan yang dilakukan tidak boleh dilakukan secara drastis namun sebaiknya secara bertahap untuk memudahkan proses penerimaan aturan dan mungkin bias sampai ke tahap dimana kawasan FISIP benar-benar bebas asap rokok. Untuk saat ini semuanya masih berada di tangan fakultas untuk menentukan perubahan seperti apa yang akan terjadi di FISIP berkaitan dengan aturan KTR UI.

Penulis: Dennys Kapa

             Ilmu Komunikasi 2010

7:29 pm
1 note

Asap Merajalela, Siapa Rela?

“Di dalam sehari, asap rokok membunuh 1.100 orang Indonesia. Ditipu lalu dibunuh setiap harinya. Melalui 25 macam penyakit penyebab fatalnya. Inilah masaker paling dahsyat dalam sejarah dunia. Melebihi Nazisme dan Komunisme pembantaiannya.”

—Taufik Ismail dalam “Puisi Untuk Bill Gates dan IHF”, 2013

Barangkali kita sering melihat puntung rokok yang abunya bertebaran di lantai beberapa sudut gedung di FISIP atau di kantin Taman Korea, bahkan asapnya tak jarang melewati mata dan terhirup oleh hidung kita. Bagi perokok aktif mungkin itu hal yang sama sekali biasa. Tapi alangkah mengganggu apabila hal tersebut terjadi pada orang yang tidak biasa merokok (baca: perokok pasif). Mungkin kita akan jauh-jauh menghindar atau menatap kesal apabila asap rokok hadir di antara perokok pasif.

Mengapa orang yang tidak merokok cenderung tidak menyukai asap rokok? Karena secara medis, rokok dianggap dapat menyebabkan adiksi, gangguan pada organ jantung, paru-paru dan banyak hal lainnya yang dianggap beresiko tinggi. Bahkan menurut beberapa penelitian ilmiah, perokok pasif dapat terkena resiko yang lebih besar daripada perokok aktif. Menurut Organisasi Indonesia Bebas Rokok, perokok pasif memiliki resiko terkena kanker paru-paru 20-30% lebih besar daripada perokok aktif itu sendiri. Mereka para perokok aktif seringkali menganggap hal ini biasa saja dan sah-sah saja sebab merasa hak mereka. Konstruksi sosial ini seolah sudah menjadi fenomena yang wajar. Asap-asap yang merajalela di sudut-sudut keramaian di FISIP tak jarang membuat sesak, baik sesak napas maupun sesak perasaan. Walhasil, kenyamanan pun menjadi agak terganggu apabila asap-asap mulai merajalela.

Masih lekat dalam ingatan kita, Sandi Andi Susanto (9 tahun), seorang bocah yang sudah kecanduan akan rokok sejak umur 3 tahun. Perilaku ini berawal dari ketidaksengajaan menghisap rokok yang ditiru dari ayahnya yang merupakan seorang perokok berat. Rokok seolah sudah menjadi mainan wajibnya yang tidak bisa diganggu gugat akibat telah terinternalisasi dan ‘mendarah daging’ di dalam dirinya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana peran orang tua dalam meregulasi anak? Seperti halnya institusi keluarga yang seharusnya dapat membuat peraturan untuk meregulasi, begitu juga halnya pemerintah. Pemerintah sudah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 2012 lalu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 mengenai Pengendalian Tembakau yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Peraturan Pemerintah ini dibuat bertujuan untuk mengendalikan iklan produk tembakau beserta peredarannya.

Demikian halnya pemerintah, pihak Universitas pun menjadi salah satu sasaran dalam upaya regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok ini. Terbukti dengan upaya pengimplementasian Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Indonesia di seluruh Fakultas yang ada. Universitas Indonesia telah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1805/SK/R/UI/2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia (KTR UI). Kemudian, untuk merealisasikan kegiatan KTR UI, UI juga telah membentuk Koordinator Pelaksana Tugas Harian Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Indonesia dengan Keputusan Rektor Nomor:1006/ SK/R/UI/2012.

Namun sejauh mata memandang, peraturan yang sudah dibuat seideal mungkin untuk meregulasi pun seolah hanya menjadi wacana saja. Upaya implementasinya masih jauh di ambang harapan. Terbukti dengan masih merajalelanya asap-asap rokok sebagai pemandangan yang tak luput dari kehidupan sehari-hari. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah seharusnya terdapat ketegasan dari pihak Universitas dalam melangsungkan kebijakan ini dalam bentuk yang riil. Sebab tanpa adanya ketegasan dalam hal kebijakan, maka kebijakan hanyalah kebijakan tanpa adanya kebermanfaatan. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan langkah kongkrit dalam mewujudkan Universitas Indonesia sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Penulis: Eveline Ramadhini

Aktivis Forum Studi Islam FISIP UI 2014

@EvelinRmdhn

evelineramadhini@gmail.com

Install Headline